Pemerintah dan Pemberdayaan UMKM: Kebijakan Baru untuk Meningkatkan Daya Saing Lokal

Dunia Rakyat

13 Nov, 2025

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Dari total pelaku usaha di Tanah Air, lebih dari 99% merupakan sektor UMKM, yang menyerap hingga 97% tenaga kerja nasional dan menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Namun, di tengah ketatnya persaingan global dan tantangan digitalisasi, daya saing UMKM masih perlu diperkuat. Menyadari hal ini, pemerintah meluncurkan serangkaian kebijakan baru pada 2025 yang berfokus pada pemberdayaan, inovasi, dan perluasan akses pasar bagi pelaku usaha kecil di seluruh daerah

Pemerintah kini menempatkan pemberdayaan UMKM sebagai prioritas nasional. Melalui pendekatan lintas kementerian dan sinergi dengan sektor swasta, strategi utama yang dijalankan mencakup:

Digitalisasi UMKM Nasional
Program “UMKM Go Digital 2025” menargetkan 30 juta pelaku usaha masuk ke ekosistem digital melalui e-commerce, platform pembayaran elektronik, dan pelatihan literasi digital.
Pemerintah bekerja sama dengan marketplace besar dan startup teknologi untuk memperluas akses penjualan online bagi produk lokal.
Pembiayaan Inklusif dan Akses Modal
Melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Lembaga Pembiayaan UMKM Nasional, pemerintah menurunkan bunga pinjaman hingga 3% serta memperluas plafon kredit tanpa agunan.
Program business matching juga difasilitasi agar UMKM dapat bermitra dengan investor dan BUMN.
Standarisasi dan Sertifikasi Produk Lokal
Pemerintah memperkuat dukungan dalam bentuk pelatihan quality control dan subsidi sertifikasi halal, SNI, serta kemasan ramah lingkungan, agar produk UMKM lebih mudah bersaing di pasar domestik maupun internasional.
Penguatan Ekosistem Lokal
Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, dibentuk Pusat Inkubasi UMKM Daerah (PIUD) yang berfungsi sebagai wadah pelatihan, konsultasi bisnis, dan promosi produk unggulan lokal.

Salah satu fokus utama pemerintah adalah membantu UMKM menembus pasar ekspor.
Langkah-langkah yang telah dilakukan antara lain:

Penyederhanaan prosedur ekspor bagi UMKM skala kecil melalui sistem digital Single Submission for Export.
Kemitraan dengan Kementerian Luar Negeri untuk membuka “Rumah Ekspor UMKM” di 15 negara tujuan utama seperti Jepang, Arab Saudi, dan Australia.
Pelatihan intensif mengenai branding global, e-export platform, dan manajemen logistik internasional.

Dengan kebijakan ini, diharapkan ekspor produk UMKM dapat meningkat hingga 15% per tahun dan menciptakan citra baru: produk lokal berkualitas dunia.

Era digital membuka peluang besar bagi UMKM untuk berkembang tanpa batas geografis.
Namun, tidak sedikit pelaku usaha yang masih menghadapi hambatan seperti kurangnya literasi digital dan infrastruktur internet terbatas.

Untuk itu, pemerintah meluncurkan:

Program Desa Digital Mandiri, memperkuat jaringan internet di 5.000 desa produktif.
Pelatihan E-Commerce Gratis melalui Kemenkop UKM dan Kominfo untuk 1 juta pelaku usaha baru.
Digital Center for Local Product, platform nasional untuk mempromosikan produk unggulan daerah berbasis AI dan big data analytics.

Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan komunitas pelaku usaha menjadi kunci sukses pemberdayaan UMKM.
Beberapa daerah kini menjadi model sukses, seperti:

Solo dan Bandung yang mengembangkan klaster UMKM kreatif berbasis fashion dan kuliner.
Makassar dan Samarinda yang fokus pada digitalisasi sektor perikanan dan hasil laut.
Banyuwangi dan Yogyakarta yang dikenal dengan inovasi pariwisata berbasis UMKM.

Pemerintah daerah diberi peran besar untuk mengelola potensi lokal melalui kebijakan insentif pajak, bantuan promosi, dan kemudahan perizinan usaha mikro.