 |
Kabinet Prabowo Diremajakan: Sri Mulyani Diganti, Bisakah Purbaya Bawa Stabilitas?
|
Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan kabinet dengan mengganti Sri Mulyani Indrawati dari kursi Menteri Keuangan. Posisi strategis itu kini dipercayakan kepada Purbaya Yudhi Sadewa, ekonom yang sebelumnya dikenal sebagai Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Keputusan ini menandai upaya Prabowo untuk meremajakan kabinetnya sekaligus menyesuaikan arah kebijakan ekonomi di tengah gejolak global. Latar Belakang Pergantian
-
Sri Mulyani selama ini dikenal disiplin menjaga defisit dan fokus pada transparansi fiskal. Namun, pendekatannya kerap dianggap terlalu ketat oleh sebagian kalangan politik.
-
Purbaya dipilih karena dinilai lebih pragmatis dan dekat dengan kalangan bisnis serta investor domestik. Pengalamannya di pasar keuangan diharapkan membawa sentuhan stabilitas di tengah volatilitas global.
Tantangan yang MenantiPurbaya menghadapi tantangan besar:
-
Defisit anggaran 2026 yang lebih tinggi dari perkiraan, menimbulkan kekhawatiran pasar.
-
Pembiayaan utang yang semakin mahal akibat kenaikan suku bunga global.
-
Menjaga keseimbangan antara belanja sosial, pembangunan infrastruktur, dan disiplin fiskal.
-
Meningkatkan kepercayaan investor, baik asing maupun domestik, yang masih berhati-hati menunggu kepastian arah kebijakan.
Reaksi Pasar dan Publik
-
Pasar keuangan menyambut perubahan ini dengan hati-hati. Rupiah sempat melemah tipis, sementara investor obligasi menunggu sinyal konkret dari kebijakan fiskal baru.
-
Pelaku usaha berharap Purbaya mampu menciptakan ruang fiskal yang lebih fleksibel, sehingga mendukung insentif bagi sektor riil dan UMKM.
-
Publik menyoroti apakah pergantian ini benar-benar untuk memperkuat ekonomi, atau sekadar kompromi politik dalam kabinet.
Prospek ke Depan
Jika Purbaya berhasil mengelola defisit tanpa menimbulkan kepanikan pasar, sekaligus menjaga program pembangunan dan perlindungan sosial, ia berpotensi menjadi figur kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi era Prabowo. Namun, tanpa koordinasi erat dengan Bank Indonesia dan kementerian terkait, stabilitas yang diharapkan bisa rapuh.
|
