Aturan Baru Transportasi Online Belum Juga Terbit, Istana Ungkap Nasibnya

Aturan Baru Transportasi Online Belum Juga Terbit, Istana Ungkap Nasibnya

Pemerintah Indonesia hingga awal 2026 belum menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) baru yang mengatur transportasi online seperti ojek online (ojol) dan layanan ride-hailing lainnya, meskipun regulasi itu ditargetkan rampung pada akhir 2025. Belum keluarnya aturan ini menjadi sorotan publik dan pelaku usaha online transportasi.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa regulasi tersebut masih dalam proses pembahasan karena belum ada kesepakatan final antara pihak-pihak terkait, terutama soal skema penerimaan pengemudi dan besaran potongan aplikator dari setiap pesanan yang diterima pengemudi. Karena masih belum ditemukan titik temu, draf aturan belum bisa diselesaikan.

Pihak Istana menegaskan pemerintah terus berupaya menjembatani kepentingan para pengemudi dan perusahaan aplikator agar aturan yang dihasilkan bisa menguntungkan kedua belah pihak dan memastikan keberlanjutan bisnis serta kesejahteraan pengemudi.

Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa meskipun aturan ditargetkan selesai akhir 2025, pemerintah berharap bisa menuntaskan dan menerbitkan Perpres tersebut pada kuartal I 2026, dengan harapan semua pihak bisa mencapai kesepakatan yang seimbang.

Sebagai bagian dari pembahasan, pemerintah memposisikan diri bukan sekadar membuat aturan yang membatasi, tetapi menjadi mediator antara aplikator layanan dan mitra pengemudi untuk memastikan kedua pihak mendapatkan hak dan keuntungan yang adil. Fokus utamanya adalah memberikan perlindungan dan manfaat yang layak bagi pengemudi tanpa mengganggu keberlangsungan usaha aplikator.

Beberapa isu penting yang masih dibahas dalam penyusunan Perpres meliputi:

• Skema pendapatan driver vs potongan aplikator — menentukan persentase yang adil agar pengemudi tetap sejahtera sekaligus aplikator bisa beroperasi dengan keuntungan yang berkelanjutan.

• Hak dan perlindungan sosial pengemudi, termasuk jaminan kerja dan akses fasilitas lain yang layak.

Meski belum ada aturan baru tingkat Presiden, operasional transportasi online tetap berjalan dengan regulasi yang ada saat ini dari Kementerian Perhubungan dan aturan teknis lain di bawahnya. Ketidakpastian ini memengaruhi:

• Kebijakan internal pengemudi dan aplikator terkait bagi hasil dan tarif.

• Perencanaan usaha jangka panjang oleh pengemudi dan perusahaan platform.

• Aspirasi mitra driver untuk perlindungan hukum dan kesejahteraan sosial yang lebih jelas.

Pemerintah dan para pemangku kebijakan berharap bahwa setelah Perpres terbit, sektor transportasi berbasis aplikasi dapat beroperasi dengan kerangka hukum yang lebih kuat dan adil bagi semua pihak.

Aturan baru transportasi online seperti ojek online masih digodok dan belum diterbitkan karena adanya perdebatan dan kesepakatan yang belum tercapai antara aplikator dan pengemudi. Meski begitu, Istana menyatakan pemerintah terus memfasilitasi dialog agar aturan bisa segera terbit — kemungkinan besar pada kuartal I 2026.