Korupsi Subsidi Beras: Dana Rakyat Bocor, Kemana Tata Kelola Kita?

Dunia Rakyat

26 Okt, 2025

Program subsidi beras sejatinya dirancang untuk membantu jutaan keluarga miskin di Indonesia agar tetap memiliki akses terhadap kebutuhan pokok. Namun, di balik niat baik itu, korupsi dan penyimpangan dalam penyaluran subsidi beras masih menjadi persoalan serius yang menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga pengelola bantuan sosial.

Kasus-kasus yang terungkap dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa dana rakyat kerap bocor di berbagai level — mulai dari distribusi, data penerima, hingga pengadaan. Akibatnya, bantuan yang seharusnya menyejahterakan masyarakat justru memperkaya segelintir pihak.

1. Tujuan Mulia yang Terkotori Penyimpangan

Subsidi beras merupakan bagian dari program perlindungan sosial yang menggunakan dana besar dari APBN. Setiap tahunnya, triliunan rupiah dialokasikan untuk memastikan harga beras tetap terjangkau bagi kelompok rentan.

Namun, ketidaktepatan sasaran dan lemahnya pengawasan membuat program ini sering kali tidak efektif.
Banyak laporan menunjukkan bahwa beras berkualitas rendah, manipulasi data penerima, dan mark-up anggaran menjadi praktik umum di sejumlah daerah.

Alih-alih membantu masyarakat miskin, praktik tersebut malah menciptakan ketimpangan baru dan menurunkan efektivitas kebijakan sosial pemerintah.

2. Akar Masalah: Dari Data hingga Integritas

Masalah utama dalam korupsi subsidi beras bukan sekadar teknis, melainkan sistemik.
Ketika data penerima bantuan tidak diperbarui secara berkala, peluang penyimpangan terbuka lebar.
Di sisi lain, kurangnya transparansi dalam proses pengadaan dan distribusi menambah ruang bagi oknum untuk bermain.

Integritas aparat pelaksana di lapangan menjadi kunci penting. Tanpa pengawasan ketat, subsidi yang seharusnya jadi jaring pengaman sosial malah berubah menjadi sumber keuntungan pribadi.

3. Reformasi Tata Kelola Subsidi

Pemerintah sebenarnya telah melakukan berbagai upaya reformasi, seperti digitalisasi data penerima manfaat melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan penerapan sistem non-tunai dalam penyaluran bantuan.
Langkah ini bertujuan untuk meminimalkan intervensi manusia dan meningkatkan akuntabilitas.

Namun, keberhasilan reformasi tersebut sangat bergantung pada komitmen politik dan keberanian penegakan hukum.
Tanpa itu, kebijakan yang baik pun akan kembali menjadi formalitas tanpa dampak nyata.

4. Mengembalikan Kepercayaan Publik

Kasus korupsi subsidi beras adalah tamparan keras bagi tata kelola pemerintahan.
Jika uang rakyat terus bocor, kepercayaan publik terhadap negara akan terkikis.
Masyarakat menuntut agar pemerintah tidak hanya menindak pelaku, tetapi juga membangun sistem yang mencegah kejahatan serupa di masa depan.

Subsidi beras seharusnya menjadi simbol kepedulian negara terhadap rakyat kecil.
Namun ketika dana itu dikorupsi, yang terjadi adalah pengkhianatan terhadap amanah publik.
Kini saatnya pemerintah memperkuat tata kelola, transparansi, dan integritas dalam setiap rupiah anggaran sosial — agar bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang paling membutuhkan.